Sekda Bone Bolango Buka Lounching DESTANA, Soroti Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Sekretaris Daerah Dr. Iwan Mustafa, SE, M.Si, MA, Membuka langsung Lounching Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Hotel Aston Gorontalo.
Gorontalo [Jum'at 14/11/2025] Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Bone Bolango, Dr. Iwan Mustafa, SE, M.Si, MA, secara resmi membuka kegiatan Launching Desa Tangguh Bencana (DESTANA) melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertempat di Hotel Aston Gorontalo. Dalam sambutannya, Sekda tidak hanya mengapresiasi inisiatif mitigasi bencana, namun juga menggunakan forum tersebut untuk menyoroti isu krusial yang menimpa masyarakat: tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
Awal sambutan diisi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, serta seluruh panitia pelaksana yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan yang dianggap sangat bermanfaat ini.
Sekda Bone Bolango menegaskan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang melanggar, meniadakan, dan mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan ini, menurutnya, dapat terjadi secara nyata di ranah publik maupun domestik, menjadikannya ancaman serius yang mengintai di berbagai lapisan sosial.
"Relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki masih banyak berlangsung di dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, maupun di masyarakat umum," ujar Iwan Mustafa.
Meskipun Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan perlindungan hukum, Sekda menyoroti adanya jurang antara regulasi dan implementasi.
"Walaupun upaya hukum untuk menghapus segala bentuk kekerasan telah tersedia, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala dan tantangan," lanjutnya.
Salah satu tantangan terbesar yang disoroti adalah ketiadaan gambaran yang utuh dan akurat mengenai bentuk kekerasan yang terjadi. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya data tindak kekerasan yang terstruktur di unit penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Sekda menekankan pentingnya perbaikan sistem pendataan agar upaya perlindungan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif di masa mendatang.
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
