BONE BOLANGO – Krisis air bersih akibat kemarau panjang yang menerpa Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, mendapat perhatian khusus dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga yang terdampak kekeringan pada kunjungan lapangan Rabu 09/09/2026.

Dalam tinjauannya, Yeyen mengungkapkan bahwa bantuan distribusi air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango sebenarnya sudah berjalan. Namun, penyaluran air tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan harian masyarakat setempat karena terbatasnya armada tangki air yang tersedia.

"Di Desa Libungo ini warga hanya mendapat jatah distribusi air satu minggu sekali. Jumlah ini tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan harian," ujar Yeyen Sidiki di lokasi.

Selain menyoroti krisis air bersih, Yeyen juga mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Ia mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan yang dapat memicu bencana lebih besar.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj.) Kepala Desa Libungo, Suwardi Hasan, menjelaskan bahwa sumber mata air utama yang selama ini diandalkan warga kini telah mengering total.

"Bisa dibilang sumber mata airnya saat ini sudah tidak ada. Sementara ini kami mengandalkan distribusi air dari BPBD Kabupaten Bone Bolango, tetapi belum maksimal karena keterbatasan armada," jelas Suwardi.

Untuk menyiasati keterbatasan tempat penampungan air di pemukiman warga, Pemerintah Desa Libungo telah berinisiatif mengajukan peminjaman tandon air kepada Polda Gorontalo. Suwardi berharap adanya tambahan bantuan tandon tersebut dapat membuat proses distribusi air menjadi lebih efektif dan teratur selama masa kekeringan berlangsung.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ini turut didampingi langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bone Bolango, Achriel Babyonggo. Achriel berharap keterbatasan armada operasional penanganan krisis air yang dialami BPBD dapat menjadi perhatian serius dan memperoleh solusi bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo demi mengoptimalkan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.